Jakarta, Depokterkini.com
Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Depok I Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DR. Rina Parlina, S.IP., MM. meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (IPDN Kemendagri) dengan predikat 'sangat memuaskan' pada Kamis (21/11/24)
Dalam disertasinya, Rina Parlina mengangkat tema berjudul “Collaborative Governance dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat” dianggap aktual dan relevan untuk diteliti karena berkaitan erat dengan bidang yang ditekuni mendalami bidang ilmu pemerintahan, Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.
Tim Promotor terdiri atas: Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP., S.AP., M.Si., Dr. Drs. Rizari, MBA., M.Si., Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA., Tim Oponen Ahli, Penelaah yang terdiri atas: Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, MM. Rektor IPDN yang diwakili oleh Wakil Rektor III Bidang Kewahasiswaan Dr. Yudi Rusfiana, S.IP., M.Si. memimpin jalannya sidang., Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si., Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si ., Prof. Dr. Ismail Nurdin, M.Si., Prof. Dr. Ir. Dedeh Maryani, MM., Prof. Dwi Purwoko, M.Si, APU (Oponen Ahli Eksternal).
Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, diskusi terfokus (focus group discussion) dan disempurnakan dengan triangulasi. Selanjutnya teknik Analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penyimpulan data dan juga triangulasi sumber data.
Dalam penelitiannya, Rina Parlina mengungkapkan bahwa Collaborative Governance dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat, pada lima penekanan: kondisi awal, komponen proses, struktur dan tata kelola, kontingensi dan kendala, serta hasil dan akuntabilitas, memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun masih menghadapi tantangan berupa ego sektoral, konflik tujuan, dan kurangnya kepercayaan di antara para pihak. Langkah strategis yang perlu diambil meliputi penyusunan kesepakatan awal yang inklusif untuk mengurangi konflik, kepemimpinan yang visioner untuk menjaga arah kolaborasi, serta penggunaan platform e-government untuk memastikan transparansi. Mekanisme resolusi konflik melalui tim mediasi independen juga diperlukan, sementara teknologi harus dioptimalkan untuk melibatkan masyarakat dan meningkatkan efisiensi koordinasi.
Selain itu, forum reguler untuk berbagi ide dan solusi inovatif dapat menciptakan pendekatan yang lebih adaptif dalam mencapai tujuan PAD.
faktor pendukung Collaborative Governance dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat dibagi menjadi 2 Faktor yaitu faktor internal dan eksternal, Faktor internal yang mendukung efektivitas kolaborasi pemerintahan di Provinsi Jawa Barat meliputi lima aspek utama. Pertama, komitmen pemerintah daerah dalam berkolaborasi dan kebijakan proaktif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, kapasitas dan kompetensi SDM yang terampil dalam pengelolaan keuangan serta manajemen kolaborasi. Ketiga, struktur organisasi yang adaptif dan terbuka terhadap perubahan untuk mendukung kerja sama lintas sektor. Keempat, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi untuk transparansi dan efisiensi. Kelima, regulasi dan kebijakan yang mendukung partisipasi berbagai pihak serta mendorong investasi dan pengembangan usaha lokal.
Faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi pemerintahan mencakup lima elemen utama. Pertama, keterlibatan stakeholder, seperti sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi, dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan PAD. Kedua, kemitraan dengan dunia usaha, yang melibatkan investasi, kemitraan publik-swasta, dan dukungan terhadap UMKM untuk memperkuat pendapatan daerah. Ketiga, dukungan masyarakat, di mana kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kontribusi PAD dipengaruhi oleh edukasi dan sosialisasi yang baik. Keempat, kondisi sosial ekonomi dan lingkungan yang kondusif, yang dapat mendorong kolaborasi antar sektor. Kelima, peran media dan akademisi, yang mendukung transparansi, akuntabilitas, serta kebijakan berbasis riset untuk hasil yang lebih optimal.
Sedangkan faktor penghambatnya Collaborative Governance dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat mencakup kendala internal dan eksternal. Secara internal, birokrasi yang kaku, kurangnya kapasitas SDM, lemahnya komitmen politik, sistem informasi yang tidak terintegrasi, dan keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama. Sedangkan secara eksternal, kurangnya kepercayaan stakeholder, apatisme masyarakat, keterbatasan investasi sektor swasta, kondisi sosial-ekonomi yang sulit, minimnya dukungan akademisi, dan tekanan politik turut menghalangi keberhasilan kolaborasi. Solusi yang disarankan meliputi fleksibilitas organisasi, pelatihan SDM, penguatan komitmen politik, transparansi data, pencarian sumber dana alternatif, insentif bagi investasi swasta, edukasi masyarakat, serta keterlibatan akademisi dan manajemen stakeholder yang inklusif.
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan, sekaligus sebagai salah satu referensi dalam memperkaya khasanah keilmuan dan sekaligus menjadikan rujukan studi bagi mahasiswa yang terkonsentrasi pada objek penelitian yang sama. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan untuk menentukan ciri khas dan standar penyusunan Disertasi Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang menonjolkan temuan penelitian dan konsep/model (teori baru) sebagai hasil yang distandarkan.Selain itu, hasil penelitian yang tersusun menjadi suatu model baru diharapkan dapat menjadi acuan studi oleh peneliti-peneliti selanjutnya yang terkonsentrasi pada objek penelitian yang sama namun berbeda sudut pandang dalam menganalisis objek penelitian tersebut.
Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP., S.AP., M.Si. dalam nasehat akademiknya mengatakan Saudari Rina Parlina resmi dinyatakan sebagai Doktor Ilmu Pemerintahan ke 304 dengan disertasi berjudul ” Collaborative Governance dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat”.
"Kami berharap, dengan gelar tersebut dapat mengamalkan segala ilmu yang dipelajari, meneliti dan mengkaji Collaborative Governance dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat”, katanya
Selanjutnya berkaitan dengan penugasan Saudari di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami juga berharap DR.Rina Parlina,S.IP.,MM. dapat melakukan berbagai inovasi dan terobosan untuk memberi sumbangsih yang konstruktif pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat."Kembangkanlah pendekatan disiplin Ilmu Pemerintahan yang Saudari dapatkan selama mengkuti Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam bidang Collaborative Governance lebih khusus lagi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat, sehingga mampu memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat," pesannya.(wan)
'
0 Comments