Perlu Dukungan Stakehoulder dan Masyarakat Untuk Kelancaran Program Diskominfo

 

Tapos, Depokterkini.com

Kepala Dinas Komunikasi dan Informartika (Diskominfo) Kota Depok, Manto berharap semua program kerja yang sudah direncanakan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 bisa berjalan sebagaimana mestinya. 

Karena itu, ujar Manto, dibutuhkan peran dan dukungan stakeholder terkait maupun masyarakat juga untuk kelancaran program-program Diskominfo."kami berharap kegiatan Diskominfo bisa berjalan dengan baik. Sehingga, target yang dicanangkan, dapat berjalan sesuai rencana," ucap Manto usai melaksanakan Musrenbang di Kinasih Resort, Tapos, Depok, Senin (20/02/23).

Dari kegiatan tersebut, Diskominfo merumuskan beberapa isu strategis untuk tahun 2024.

“Dalam misi Kota Depok, terdapat dua poin yang bersinggungan langsung dengan Diskominfo. Pertama meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan. Kedua, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif," ujar Kepala Diskominfo Kota Depok, Manto, saat kegiatan Forum Rencana Kerja (Renja) Diskominfo, di Kinasih Resrort, Tapos.

Dikatakannya, isu yang dimaksud di antaranya, program Aplikasi Informatika, meliputi kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian, kegiatan pengelolaan e-goverment di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot), seperti pengelolaan pusat data pemerintah daerah.

"Ada juga program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, seperti penyediaan layanan keamanan informasi Pemkot dan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemkot Depok," ucapnya.

Manto melanjutkan, terdapat juga program informasi dan komunikasi publik, seperti monitoring opini dan aspirasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, manajemen komunikasi krisis dan lain-lain.

"Kemudian, program Penyelenggaraan Statistik Sektoral seperti membangun metadata statistik sektoral dan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral. Lalu, ada program penunjang urusan pemerintah daerah seperti perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja" paparnya.(wan)