Jakarta, Depokterkini.com
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Yusharto Huntoyungo menginginkan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan Desa (P3PD) anggaran yang ada difokuskan lebih banyak dipakai kegiatan pelatihan dibandingkan kegiatan perencanaan.
Hal tersebut diungkapkan Dirjen Bina Pemdes saat memberikan pengarahan P3PD, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Jumat (28/10/2022).
"Uang yang ada arahan dari Pak Menteri harus kita belanjakan secara se-efisien mungkin. Jangan lebih banyak biaya perencanaan daripada biaya pelaksanaan, ini sedang dilakukan perhitungan jangan sampai biaya rapat koordinasi lebih besar dibandingkan kegiatan pelatihan itu sendiri," kata Yusharto.
Yusharto mengatakan saat ini Ditjen Bina Pemdes terus melakukan upaya perbaikan desain kegiatan sebagaimana arahan Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, bahwa jumlah kelas tidak akan lebih dari kelas sekolah negeri.
Menurut Yusharto, Mendagri juga sudah mengarahkan berikut Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk gerak bersama dengan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota melakukan peningkatan kapasitas aparatur desa dengan tujuan utama memperbaiki manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, memperbaiki leadership, dan menanamkan semangat entrepreneurship kepada pemerintah desa.
"Pak Menteri sudah mengarahkan kami yang ada di CPMU, berikut Itjen untuk melakukan bersama, gerak bersama Pemprov maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan peningkatan kapasitas dengan tujuan utama memperbaiki manajemen penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa, pengelolaan keuangan desa, memperbaiki leadersehip, dan menanamkan semangat entrepreneurship, kepada pemerintah desa," jelasnya.
Yusharto menambahkan saat ini desain akhir sedang disempurnakan dengan modul yang sudah ada, serta akan bekerja dengan National Management Center (NMC) yang sudah selesai dikontrak dan akan bekerja segera mungkin. "Kami akan mengundang lagi bapak/ibu yang hadir pada pertengahan November 2022 untuk mencoba mendesain anggaran. Hitungan sementara 67.000 desa yang sudah didesain kecuali beberapa desa yang akan menjadi desa kontrol," kata Yusharto.
"Ada sekitar 1.000 desa yang mungkin saja bapak/ibu sudah dihubungi lembaga dari UI yang akan melaksanakan evaluasi dampak yang saat ini sedang menyusun baseline data untuk melihat kondisi desa sebelum perlakuan ke 67.000 desa di Indonesia," tambah Yusharto.
Yusharto mengatakan nantinya desa akan diintervensi dalam bentuk penerapan Prodeskel, Siskeudeus, dan sebagainya. Yusharto meminta bantuan dari setiap provinsi untuk memetakan nama desa, hingga perangkat desa."Tolong dipilih jangan yang masa jabatan Kepala Desa 2023, tetapi kepala desa yang memiliki masa jabatan 2-3 tahun ke depan," pintanya
Yusharto menambahkan nantinya di setiap provinsi akan bekerja dengan satu tim di pusat yaitu Regional Management Center (RMC) yang akan berkantor di tiap provinsi yang ada di Indonesia.
"Kami berharap pelaksanaan pelatihan secara konvensional paling lambat bulan April 2023 dengan desain satu kelas paling banyak 35 orang. Kami akan bekerja dan memilih venue yang memungkinkan digunakan. Pada saat ini tim P3PD akan bekerja mulai dari menghimpun data, calon peserta, melakukan pengelompokkan, memilih venue penyelenggaraan," tandas Yusharto.(wan)
0 Comments