Wujudkan Pemerintahan Yang Rahmatan Lil' Alamin. Idris Sebut Ada 6 Dimensi Yang Menjadi Perhatian

Tapos, Depokterkini.com

Walikota Depok, Mohammad Idris menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Dakwah Indonesia (IKADI)  ke-3 Tahun 2021 di Wisma Kinasih, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Sabtu (11/12/21)

Dalam materinya bertemakan "Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Rahmatan Lilalamin Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia", Mohammad Idris menjelaskan Pemerintahan Yang Rahmatan Lil Alamin (Pyral) adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengikuti aturan perundang-undangan dan ketentuan yang pro kepada masyarakat. Tentunya dalam menjalankan pemerintahan harus berkolaborasi antara pemerintah, masyarakat dann stakeholuder lainnya."Dengan berkolaborasi muncul program-program dengan sasaran kesehjateraan masyarakat. Siapapun harus mendapatkan kesehjateraan itu. Inilah arti dari Rahmatan Lil'Alamin," kata Idris

Idris menambahkan dalam realisasi program tersebut, pemerintah Kota Depok telah menggulirkan beberapa program diantaranya pemberian insentif bagi pembimbing rohani."Tahun ini kita baru mampu memberikan untuk 1000 pembimbing rohani. Termasuk bantuan untuk rumah ibadah diberikan secara proporsional," paparnya.

Dikatakan, ada 6 dimensi yang menjadi perhatian untuk mewujudkan Pyral. Pertama masalah kepemimpinan pemerintahan, lalu kedua memiliki visi dan misi, ketiga mewujudkan masyarakat yang berdaya saing, kelima mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

Dalam mewujudkan Pyral tersebut, lanjut Idris, diperlukan kebijakan Pro poor  yaitu kebijakan anggaran yang mempunyai keberpihakan terhadap masyarakat miskin."Saya ambil contoh dari Kota Depok dalam kebijakan pro poor yaitu anggaran 5 miliar perkelurahan untuk masyarakat, pembangunan alun-alun di sebelah barat, insentif guru honor, insentif RT/RW, pembangunan gelanggang olahraga, pemasangan wifi di setiap RW, dan pemberian Kartu Depok Sehat, " tuturnya.

Selain itu, ada juga program-program yang bersifat pemberdayaan masyarakat dan itu sudah dilakukan termasuk program wawasan kebangsaan.

Terakhir, dimensi keenam kapasitas fiskal yaitu kondisi keuangan pemerintah."Dimensi ini sangat besar pengaruhnya dalam mewujudkan pembangunan dan pemerintahan yang rahmatan lil'alamin," pungkasnya.(wan)