DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2018, pada Kamis (09/11/2017). Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo,S.Sos dihadiri Walikota, Wawali Depok, unsur Forkopimda dan kepala OPD.
Dalam pandangan umumnya, Agustina Simanjutak dari Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkot Depok memanggil pimpinan Rumah Sakit Permata Depok yang menolak pasien pemegang kartu BPJS. Ia juga menyoroti persoalan kemacetan yang belum ditangani dengan baik. Pengembangan Ekonomi Kreatif terutama Wisata Kuliner juga perlu segera ditata. Pembangunan alun-alun dan Stadion Sepak Bola yang belum terealisasi.
Edi Masturo, Fraksi Gerindra mengatakan untuk meningkatkan PAD, Pemkot Depok harus lebih Kreatif dan Inovatif melalukan terobosan dan kreasi untuk mendongkrak PAD. Perekonomian masyarakat harus ditingkatkan dengan mengembangkan ekonomi lokal dan industri kecil. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah harus diberi perhatian khusus dari Pemerintah. Dengan berkembangnya Koperasi dan UMKM maka akan menyerap tenaga kerja lokal sehingga dapat menekan angka pengangguran di Kota Depok.
Fraksi PKS, yang disampaikan Quartifa Wijaya,S.Ag meminta Pemkot Depok menggali sumber-sumber PAD serta mengoptimalkan PAD terutama dari pajak Restoran, Hotel, Parkir, Reklame dan sumber PAD lain masih sangat potensial untuk ditingkatkan.
Lahmudin Abdullah, dari fraksi PAN berharap Pemkot Depok mampu menjawab berbagai persoalan dimasyarakat antara lain terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan Kesehatan dan Pendidikan serta menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
Sedangkan Supriatni dari Fraksi partai Golkar, meminta program pembangunan yag dilaksanakan agar bermanfaat untuk masyarakat dan harus dilakukan secara transparan, efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat." Masih banyak program pembangunan yang belum terealisasi sesuai dengan amanat RPJMD terutama persoalan kemacetan yang semakin parah,"katanya.
Endah Winarti, dari Fraksi partai Demokrat berharap RAPBD Tahun Aanggaran 2018 harus memuat 14 program prioritas antara lain : infrastrukur layanan dasar pemukiman, pengembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan akses layanan kesehatan serta peningkatan daya saing ekonomi.
Sementara Fraksi PPP, menyampaikan dengan APBD Kota Depok yang terbatas tidak mampu menyelesaikan seluruh program prioritas dan tidak mampu menjawab permasalahan serta tantangan yang ada di Kota Depok," Namun demikian APBD yang ada ini harus bisa dimaksimalkan agar dapat membawa perubahan yang lebih baik," tegas Mazhab dalam pandangan umumnya.(Humas DPRD Kota Depok/dms)
0 Comments