Pemerintah kota (Pemkot) Depok menggelar lomba penilaian sinergitas kecamatan yang diikuti 11 kecamatan di Kota Depok. Lomba sinergitas ini sekaligus sebagai bentuk pembinaan kepada kecamatan yang melibatkan beberapan dinas yang dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat daerah (Setda) Kota Depok.
Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Depok, Ir Khamid Wijaya. Lomba ini digelar selain melakukan pembinaan sekaligus penilaian terhadap kinerja kecamatan. Lomba digelar selama satu bulan mulai 29 Agustus hingga 20 September 2017.
"Kita akan membina sekaligus memotret apa yang perlu dibenahi untuk mewujudkan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan. Hal ini juga dalam rangka mewujudkan Kota Depok yang Aman, nyaman dan religius,"ujar Khamid Wijaya yang juga sebagai Ketua Tim penilai sinergitas kecamatan saat mendatangi Kantor Kecamatan Sawangan, Depok, Rabu (30/08/2017)
Selain itu kata Khamid, dalam lomba sinergitas ini, seluruh camat harus mampu berkolaborasi dan bersahabat dengan seluruh unsur masyarakat, apalagi saat ini telah disusun Peraturan Walikota (Perwa) tentang pelimpahan wewenang Walikota kepada kecamatan."Setiap kecamatan akan mendapat limpahan wewenang dari Walikota. Namun limpahan setiap kecamatan tidak sama, sesuai potensi wilayah masing-masing,"katanya.
Dalam lomba ini, lanjut Khamid, ada 18 aspek penilaian sesuai dengan Pergub no 27 tahun 2017. 15 aspek terkait kemampuan Camat dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pembangunan, sedangkan tiga aspek lainnya terkait sarana dan prasarana."Kecamatan yang terbaik akan diikut sertakan dalam lomba sinergitas tingkat provinsi Jabar,"beber mantan Camat Cilodong itu.
Walikota Depok Mohammad Idris yang hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa sinergitas memiliki arti kolaborasi atau kerjasama. Ada tiga kunci dalam melakukan sinergitas yaitu komitmen, interaksi dan konsistensi. Komitmen artinya memiliki kemampuan kuta dari pimpinan untuk bisa berbaur dan berinteraksi dengan seluruh unsur masyarakat.
"Intinya Camat dan Lurah harus mampu merangkul dan berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat,"terang Walikota.
Terkait adanya pelimpahan wewenang ke kecamatan, kata Idris, sedang disusun Surat Keputusan (SK) Walikota sehingga nantinya anggaran kecamatan akan lebih besar karena berbasis pada program. Dengan pelimpahan ini, seluruh kecamatan harus bisa menaikkan IPM diantaranya masalah kesehatan, daya beli masyarakat dan pendidikan.(ndi)
0 Comments