Beji | Depok Terkini
Maraknya peredaran obat palsu membuat masyarakat resah. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) didesak untuk membuat aturan tegas agar peredaran obat diatur menjadi satu pintu.
Masyarakat diminta untuk membeli obat secara resmi dengan resep dokter melalui apotek. Toko obat banyak tidak mengantongi izin dan berpotensi menjual obat palsu.
Obat asli dijual di apotek dengan standar distribusi yang tepat. Setiap obat yang dijual di apotek pasti disertai faktur pembelian. Setelah tiga bulan kadaluarsa, maka obat dikembalikan ke distributor.
“Apotek kan resmi, alurnya dari pabrik lalu distributor baru ke apotek. Ada faktur pembelian sehingga rantainya dijaga benar. Masyarakat lihat apotek harganya mahal,” kata Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia (FFUI) Mahdi Jufri, kemarin.
Untuk menghindari pemalsuan obat, lanjutnya, pihak pabrik biasa menaruh label hologram di tiap kemasan. Selain itu, obat asli pasti memiliki nomor registrasi (batch) untuk menjamin keamanan obat.
“Pabrik obat karena banyak dipalsukan mereka taruh hologram memang agak sedikit mahal supaya tak dipalsukan. Kita di apotek maka apoteker dikasih tahu ada perubahan kemasan. Lalu ada nomor batch. Jika ada efek samping tinggal tarik,” jelasnya.
Mahdi heran dengan sistem distribusi obat di Indonesia. Di luar negeri, kata dia, obat dijual satu pintu hanya di apotek.
“Di luar negeri mana ada obat dijual di toko kelontong atau supermarket. Satu pintu hanya di apotek. Berbeda betul dengan di Indonesia yang begitu bebas,” katanya.
Konsumen seringkali membeli obat sembarangan bukan di tempat resmi. Toko obat tidak berizin berpotensi menjual obat palsu. Masyarakat diminta untuk membeli obat secara resmi di apotek agar tidak berbahaya bagi kesehatan.
“Masyarakat kadang melihat yang penting murah. Paracetamol saja tidak boleh terlalu banyak, bisa gangguan fungsi hati, karena penjual warung dan toko obat kan tidak mengerti soal efek samping dan aturan pemakaian obat. Beda dengan apoteker,” katanya.(ris)
0 Comments