Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKLPMK) Kota Depok berkomitmen akan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap proses penerimaan peserta didik baru (PPDB), agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.
"Program PPDB harus bebas dari KKN yang digulirkan Pemkot Depok sangat bagus. Cuma sistem kontrol atau pengawasannya juga harus bagus dari atas ke bawah. Karena tidak menutup kemungkinan oknum-oknum yang biasa bermain dengan sistem penitipan calon siswa akan mencari celah untuk melaksanakan kembali kebiasannya itu," ujar Wakil Ketua II FKLPMK Kota Depok Burhanudin, Sabtu (4/6).
Anggota atau pengurus LPM di setiap kelurahan, kata Wakil Kepala SMP Islam Raden Patah ini, harus dan wajib memantau dan mengawasi PPDB di sekolah yang ada di lingkungannya khusus untuk PPDB SMP dan SMA atau SMK negeri. Jika menemukan adanya penyimpangan atau menemukan hal-hal yang tidak sesuai dalam proses PPDB, bisa langsung dibuat laporan ke Pemkot Depok.
Sebelumnya, Walikota Depok Mohammad Idris menegaskan Pemerintah kota bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) yaitu kapolres, Dandim, Ketua PN, Kajari, serta sekretaris daerah (Sekda) dan unsur ASN di lingkungan Pemkot Depok sepakat menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Kita telah berkomitmen untuk menyelenggarakan PPDB bersih dari unsur KKN. Tidak ada lagi siswa titipan," tegas Walikota disela pelatihan manajemen kepemimpinan dan penandatanganan pakta integritas kepala sekolah di Bumi Wiyata, Depok.
Dikatakan Idris, pemerintah ingin menata pendidikan di Kota Depok menjadi lebih baik. Ia menginginkan pelaksanaan PPDB sesuai dengan aturan yaitu Peraturan Walikota (Perwa) dan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan.
"Perwa dan SK sedang dalam proses finishing. Nantinya aturan dan petunjuk teknis seperti jumlah rombongan belajar harus jelas , ditaati dan tidak terpengaruh tekanan dari luar, khususnya untuk para kepala sekolah," ungkap Idris.
Dalam pelaksanaan PPDB nanti, pemkot meminta dukungan Ombusdman dan unsur Forkompimda untuk mendampingi pelaksanaan PPDB."Diharapkan tidak ada lagi siswa yang stres dalam proses pembelajaran akibat sesaknya jumlah siswa dalam satu kelas. Satu kelas maksimal 36-40 siswa, kalau semua tekanan dari luar diakomodir maka yang menjadi korban adalah anak-anak kita juga," tegas Idris.(ash)
0 Comments