DPRD dan Pemkot Depok Tandatangani MoU Jadwal Anggaran

Kota Kembang | Depok Terkini

Menghindari sanksi administrasi karena keterlambatan pembahasan APBD yang seringkali tidak tepat waktu. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, M. Thamrin berinovasi membuat kualitas jadwal anggaran antara pemerintah kota Depok dan DPRD Kota Depok.

Kualitas jadwal tersebut bertujuan agar kedua jadwal anggaran baik dari Pemkot dan DPRD Depok bisa bersinergi.

Hal itu dikatakan Thamrin disela penandatanganan MoU tentang jadwal anggaran antara Pemkot dan DPRD Kota Depok dalam rangka ketepatan waktu pembahasan dan penetapan APBD tahun 2017.

"Out putnya adalah mengenai APBD yang sangat dinantikan oleh masyarakat Depok dan seluruh OPD. Saya ambil resiko ini yakni diskualitas jadwal anggaran dalam rangka kesepakatan waktu pembahasan dan pembahasan APBD tahun 2017. Mudah-mudahan dengan adanya kesepakatan bersama ini kita terhindar dari sanksi administrasi yang tertuang dalam UU No 23 Tahun 2014 yang menyebutkan apabila APBD tidak tepat waktu ditetapkan akan dikenakan sanksi tidak dibayarkannya hak dan kewajiban keuangan untuk kepala daerah dan juga pimpinan serta anggota DPRD,"ujar Thamrin.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari fraksi Gerindra, Yetti Wulandari menyambut baik MoU tersebut. Menurutnya, terkait penetapan APBD apabila dapat dilakukan tepat waktu otomatis program kegiatan dan pembangunan yang direncanakan dapat terealisasi pada tahun anggaran dan pemberian pelayanan kepada publik dapat dilakukan dengan optimal.

"Selama ini yang memang menjadi permasalahan, dengan adanya sistem penganggaran tepat waktu dan pada akhirnya menjadi MoU antara legislatif dan eksekutif.Permasalahan yang selama ini ada, baik yang terkait dengan kurang harmonisnya hubungan antara eksekutif dan legislatif dapat dihindari,"jelas Yetti.

Walikota Depok Mohammad Idris usai menandatangani MoU mengatakan, pelaksanaan program pembangunan semestinya tidak dilakukan diakhir tahun dan berbarengan waktu."Ini memang terjadi di beberapa daerah, sehingga kemacetan akan meningkat diakhir tahun. Subhanallah pak Thamrin lebih gesit dalam melakukan inovasi dengan melakukan MoU ini,"ungkap Idris.

Walikota secara pribadi menyambut baik sinkronisasi jadwal anggaran dan penetapan APBD karena mampu mempercepat pelaksanaan kegiatan tahun 2017."Secara perundangan ketika APBD disahkan maka sudah bisa dilakukan pelelangan. Sehingga ketakutan dan kekhawatiran tidak selesai dan cut off yang sering terjadi mampun di minimalisir,"tandas Idris.(ndi)