Sedikitnya 300 titik usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Pancoran Mas tidak tercover dan terakomodir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Pancoran Mas. Hal itu dikatakan Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad saat membuka Musrenbang tingkat Pancoran Mas di gedung Sekarpeni, kelurahan Depok, Selasa (19/1).
"Berdasarkan data terdapat 300 lebih titik infrastruktur yang belum tercover dalam usulan musrenbang di kecamatan Pancoran Mas. Terbanyak ada di wilayah Kelurahan Depok sebanyak 150 titik," jelas Idris.
Karena itu, lanjut Idris, permasalahan ini harus menjadi perhatian kita. Beberapa lokasi perlu dibangun mengingat Kecamatan Pancoran Mas berada di lokasi terdepan atau ditengah Kota." Mudah-mudahan tahun 2017 nanti bisa dialokasikan pembangunan infrastruktur di Pancoran Mas,"janji Idris seraya menambahkan semua permasalahan yang ada di kecamatan Pancoran Mas, akan menjadi perhatian dimasa mendatang.
Sementara itu, Camat Pancoran Mas, Utang Wardaya menuturkan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan Pancoran Mas telah menetapkan pagu anggaran Rp.2 milyar perkelurahan dengan kegiatan yang diusulkan berupa lima titik untuk pembangunan jalan lingkungan (jaling) dan lima titik saluran air (drainase)."Setelah direkap keseluruhan dari enam kelurahan nilai kegiatan mencapai Rp.9,7 milyar. Usulan yang masuk terdiri dari 30 titik pembangunan jaling dan 30 drainase,"ujar Utang dalam sambutannya.
Selain itu, kata Utang, ada juga pembangunan taman terpadu, pembuatan jamban dan septictank komunal, serta memilah sampah terpadu. Sedangkan dari bidang ekonomi sosial budaya telah terekap dari enam kelurahan senilai Rp.2,2 milyar. Nilai itu melebihi pagu yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp.1,8 milyar."Usulan kegiatan berupa pembangunan posyandu, pemberian minum obat di 106 lokasi, dan 183 usulan pelatihan bidang ekonomi."Usulan ini mungkin bisa dikelompokkan di OPD. Semoga semua usulan kegiatan dapat dipertajam lagi dan dikelompokkan sesuai fungsi dan tugas OPD,"ungkap Utang.
."Mudah-mudahan dalam musrenbang ini bisa ditetapkan pembangunan yang prioritas sehingga bisa mengakomodir seluruh kepentinga masyarakat,"tandas Utang.'
Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo yang hadir dalam musrenbang tersebut mengatakan, pagu anggaran Rp.2 milyar perkelurahan masih dibatasi hanya untuk berbagai kegiatan. Karena itu, LPM di tingkat kelurahan harus bisa melihat skala prioritas yang akan dilaksanakan.
"Pagu anggaran Rp.2 milyar harus kita maksimalkan. Saya memahami bahwa kegiatan dilingkungan masing-masing sangat banyak, kalau usulan tidak masuk dalam pagu anggaran kelurahan bisa diusulkan melalui forum OPD serta anggota legislatif dari dapil Pancoran Mas,"tegas Hendrik.(ndi)
