Konflik Negara Arab Saudi dan Iran kian memanas, terlebih pasca dijatuhinya hukuman Ulama Syiah oleh Saudi. Menanggapi hal itu, Dewan Pertimbangan Presiden RI KH. Hasyim Muzadi menilai sangat baik kalau Indonesia ikut berusaha mendorong perdamaian Saudi - Iran. Pasalnya, upaya itu sesuai dengan preambul UUD 45 perihal ikut menyelenggarakan perdamaian dunia. Namun, lanjutnya, yang lebih pokok adalah perlunya Indonesia mengatur langkah kongkrit guna mengamankan NKRI dari kemungkinan dampak pertikaian itu.
"Sangat baik Indonesia mendorong perdamain dua negara itu (Saudi dan Iran- red). Meski begitu, ya harus mengamankan NKRI sendiri,"ujarnya.
Waspadai Indonesia Jadi "Ring" Pertempuran Dua Kepentingan
Sekjen ICIS ini menilai Saudi dan Iran adalah dua kutub ideologi (Wahaby, Sunny dan syiah ) yang masing-masing kutub punya pendukung trans nasionalnya. Ia mengungkapkan, sejumlah Negara seperti Sudan, Kuwait, Malaysia dan Brunei Darussalam misalnya akan segera mendukung Saudi. Pasalnya, Negara-negara tersebut melarang Syiah di negaranya masing-masing. Sedangkan Iraq, Syria, Libanon dan Yaman utara, kemungkinan akan mendukung Iran. Sedangkan di Indonesia, lanjutnya, dua aliran yang menjadi musuh bebuyutan ini banyak sekali aktivis dan jaringannya. Sehingga, yang diperlukan bagaimana Indonesia tidak menjadi " ring" pertempuran dua kepentingan ini.
Menurutnya, selama pertentangan ideologi (wahabi-syiah) itu masih dalam kerangka wacana, akibatnya akan terbatas pada pertentangan Psycho Sosial. Namun, apabila kemudian bersentuhan dengan politik,
perebutan kekuasaan, apalagi menjadi bagian dari pertentangan global dan campur tangan Negara-negara super power , eskalasinya bisa jadi lain. Dikatakannya, masalah ideologi visioner Islam itu akan
tenggelam berganti dengan kepentingan politik, hegemoni ekonomi, kepentingan-kepentingan kawasan dsb. Jadi, lanjutnya. tidak lagi bisa disebut semata masalah ideologi tetapi memang bermula dari
ideologi .
"Perang terbuka bisa terjadi di Indonesia seperti di Iraq dan Syria pada waktunya kalau kita tidak waspada. Kerapuhan ketahanan Nasional nkita baik intern maupun menghadapi serangan dari luar , pelaksanaan HAM yang melebihi ukuran, liberalisasi politik/ekonomi serta budaya,
kegaduhan sesama pembesar, tentu melengkapi kerawanan yang bisa terjadi,"paparnya.
Mantan Ketua PBNU ini mengungkapkan, Indonesia harus memperkuat ideologi pancasila yang sekarang mulai remang-remang. Penegakan Pancasila tidak cukup dengan himbauan, namun harus dengan sistem
kenegaraan yang menjamin tegaknya pancasila serta dukungan rakyat. Yaitu: melalui visi keagamaan yang sinergi dengan pancasila dan dianut mayoritas bangsa Indonesia yakni ahlusunah waljamaah.
Menurutnya, Ahlussunah waljamah yang selama ini dianut NU dan muhammadiyah dll, telah terbukti dapat mempersatukan Indonesia sepanjang sejarah.
Untuk itu, NU/Muhamadiyah harus dijaga agar tidak disusupi atau digerogoti ideologi non ahlussuna wal jamaah. Pasalnya, pasti memecahbelah dan pada gilirannya akan merusak NKRI. "Untuk pertikaian Saudi-Iran, yang bisa menyelesaikan adalah Amerika dan Rusia. Dalam konteks PBB tentu kita ikut mendorong, namun selebihnya kita perkuat indonesia,"harapnya.(huma)
