Balaikota | Depok Terkini
Masyarakat Kota Depok terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan bahasa tentunya harus mempunyai mental dan kedewasaan berpikir untuk menjadikan pluralitas menjadi sebuah kekuatan positiv dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Karena itu perlu dilakukan pembinaan pembauran kebangsaan yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat demi terciptanya iklim yang kondusif.
Atas dasar itu, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok menggelar sosialisasi pembauran kebangsaan dengan menghadirkan nara sumber Kepala Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi jabar, Popon dan Ketua FKUB Kota Depok Habib Muhsin Ahmad Al-Athas. Sosialisasi yang digelar di lantai 10 gedung Dibaleka dihadiri pula pengurus dan anggota Forum Pembauran Kebangsaan Kota Depok, dan forum Komunikasi Putra Putri Purnawiran TNI dan POLRI (FKPPI).
Kepala Kesbangpol Kota Depok, Taufan Abdul Fatah melalui Kasi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, Neneng Rochaeni mengatakan, berdasarkan Permendagri No 34 tahun 2006 bahwa disetiap daerah diamanatkan untuk membentuk forum pembauran kebangsaan (FPK) yang menampung seluruh etnis, suku, ras didalamnya.
"FKP di Kota Depok telah terbentuk tahun 2014 yang diketuai oleh Bang Boy. Bahkan sudah terbentuk cabang FPK di delapan kecamatan,"kata Neneng.
Karena itu, keberadaan FPK ini perlu disosialisasikan terkait apa kegiatan, motivasi dan fungsinya."Tujuan sosialisasi, selain memasyarakatkan pentingnya pembauran kebangsaan, juga memperkenalkan pengurus FPK Kota Depok yang sudah terbentuk kepada masyarakat. Termasuk Camat dan Lurah belum memahami keberadaan FPK,"terang Neneng.
Ketua FPK Kota Depok, Bang Boy dalam kesempatan itu mengatakan, meskipun FPK sudah terbentuk sejak satu tahun lalu, namun belum terlambat untuk disosialisasikan keberadaannya."Saya berharap dengan adanya wadah FPK ini bisa bermanfaat buat warga Depok. Kalau kita bersatu, Insya Allah kerja apapun akan menjadi ringan,"tegas Boy.
Dalam FPK ini, lanjutnya, jatidiri kesukuan tidak dihilangkan, seperti ada dari Jawa, Sunda, dan Minahasa."Ayo semuanya menyatu, semoga FPK ada manfaatnya,"tutur Bang Boy.
Asisten Tata Praja (Astapra) Dudi Miraz mewakil Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail menyatakan memberikan ruang dan waktu bagi FPK untuk mensosialisasikan kepada Camat dan Lurah saat digelarnya rapat koordinasi setiap Selasa.
"Dalam rakor itu hadir seluruh 34 OPD, 11 Camat, dan 63 kelurahan. FPK bisa memberikan informasi terkait keberadaannya. Gaungnya jangan hanya di tingkat kota, tetapi harus sampai level paling bawah,"ujar Dudi.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa penyelenggaran pembangunan kebangsaan merupakan proses pelaksanaan kegiatan integrasi masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia, tanpa menghilangkan identitas, ras, suku dan etnis dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)."Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya memasyarakatkan program pembaruan kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati masyarakat secara luas.
"FPK adalah wadah informasi komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat dan diharapkan menumbuhkan, memantabkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan. Melalui sosialisasi ini penyelenggaraan pembangunan kota Depok dapat terealisasi secara optimal,"tandas Dudi Miraz.(ndi)