Wakil Walikota Depok Idris Abdul Shomad dan Kepala Kantor Lembaga Sandi Negara, Mayjen TNI Joko Setiadi melakukan pemancangan pondasi pembangunan Komplek Kantor Lembaga Sandi Negara Lamsaneg), di wilayah Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Depok, Rabu (16/9).
Pemancangan pondasi disaksikan seluruh pejabat Lamsaneg, Para OPD, Camat Bojongsari, para Lurah, tokoh masyarakat dan pimpinan kontraktor.
Kuasa pengguna anggaran pembangunan kantor Lamsaneg, Syahrul Mubarak menjelaskan, Komplek kantor Lamsaneg dibangun diatas lahan seluas 10,7 hektare, diperuntukkan sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat).
"Pembangunan kantor ini diharapkan menjadi pelengkap sarana kebutuhan pendidikan persandian dalam meningkatkan kemampuan dan keahlian di bidang persandian khususnya Lamsaneg,"katanya.
Kepala Lamsaneg Mayjen TNI Joko Setiadi mengatakan, Lamsaneg sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap keamanan informasi dan rahasia negara terus berupaya meningkatkan kemampuannya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat. Pendidikan dan pelatihan masih harus ditingkatkan khususnya dalam bidang pengkajian ilmu persandian dengan harapan dapat memunculkan inovasi baru dalam bidang persandian.
Wakil Walikota Depok, Muhammad Idris dalam kesempatan tersebut berharap keberadaan kantor Lamsaneg dapat menjadi kebanggaan warga Bojongsari, sekaligus menjadi pemicu kesehjateraan masyarakat.
"Keberadaan kantor ini menjadi kebanggaan kami, khususnya dari sisi kesehjateraan masyarakat. Mudah-mudahan bisa kita tingkatkan lagi IPM di Bojongsari,"ujarnya.
Idris juga mempromosikan produk andalan Kecamatan Bojongsari berupa budidaya ikan hias yang mendapat penghargaan presiden Sby dan sudah diekspor keluar negeri."Sesekali bisa ditinjau keberadaan pusat sentra Ikan hias yang bisa diberdayakan di kantor Lamsaneg. Jadi ga usah beli jauh-jauh ikan hias keluar negeri,"ungkap Idris berpromosi.
Idris juga meminta kerjasama dengan Lamsaneg sebagaimana kerjasama pemkot Depok dengan instansi lain seperti Universitas Indonesia."Kami juga memerlukan pelatihan untuk birokrat di setiap dinas agar bisa mengimbangi antara undang-undang keterbukaan informasi dan kerahasian negara. Terkadang kami banyak dituntut untuk keterbukaan informasi, tetapi kalau buka-bukaan semua bisa berbahaya,"tandas Idris.(ndi)
