Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Depok, Edi Sitorus secara tegas mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Fraksi Demokrat menilai Pemkot berhasil meningkatkan belanja sebesar 23,85 persen."APBD murni 2015 sebesar Rp 2,534 triliun menjadi Rp 3,139 triliun. Hal itu tentu mengalami kenaikan sebesar 23,85 persen atau sebesar Rp 604,54 miliar," ujar Edi Sitorus, dalam Rapat Paripurna tanggapan fraksi-frakti atas penyampaian nota keuangan dan anggaran perubahan Tahun 2015.
Ia menambahkan, hal tersebut merupakan keberhasilan dengan adanya peningkatan belanja murni. Dari itu, Fraksi Demokrat akan konsisten terhadap apa yang menjadi program pelayanan dasar dalam kenaikan 23,85 tersebut. Dirinya menyebutkan bahwa belanja pegawai secara keseluruhan mencapai Rp 1,046 triliun atau naik 4,09 persen dengan rincian belanja pegawai Rp 873 miliar, belanja hibah Rp 101 miliar, belanja Bansos Rp 50,9 miliar dan bantuan keuangan partai politik sebesar Rp 870 juta.
"Sedangkan belanja langsung Rp 2,092 triliun atau naik 36,85 persen yang terdiri dari belanja pegawai Rp 206 miliar, belanja barang dan jasa Rp 636 miliar dan belanja modal Rp 1,2 triliun," ungkapnya.
Dijelaskannya, bahwa hingga kini penyerapan anggaran di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih berjalan. Hasilnya maksimal atau tidak, itu baru akan dapat diketahui pada akhir tahun mendatang.
"Kalau ada proyek yang gagal dibangun harus dilihat secara utuh permasalahannya. Kami menilai hal itu bisa terjadi karena ada beberapa permasalahan teknis yang belum bisa dilaksanakan, bukan semata-mata kemauan pemerintah, seperti halnya gagal lelang," paparnya.
Artinya, lanjutnya, ketika pemerintah menerapkan satu aturan terhadap pelelangan ternyata banyak pengusaha maupun kontraktor yang belum siap. "Jadi bukan kesalahan pemerintah. Di samping itu ada persyaratan secara teknis yang diterapkan pemerintah untuk menjaga kualitas," ungkapnya.
Sementara itu Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma'il berjanji akan terus mendorong agar masing-masing OPD lebih intensif lagi untuk mempercepat realisasinya, termasuk kerjasama dengan badan pelayanan pengadaan."Selain itu percepatan juga untuk penyediaan tenaganya jika dirasa kurang. Kendalanya salah satunya di pengadaan," tandasnya.(rt)
