Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada tahun anggaran 2014 yang mencapai Rp 756 milyar disikapi serius oleh fraksi-fraksi di DPRD Kota Depok pada rapat paripurna, kemarin.
Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan mengkritisi secara tegas terkait silpa yang dianggap nilainya cukup fantastis tersebut. Pasalnya, silpa tahun 2014 meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya kurang lebih Rp 500 milyar.
"Ini harus dilakukan perbaikan agar silpa dapat diminimalisir. PDIP memandang bahwa RPJMD 2011-2016 belum teralisasi secara konferhensif karena tidak diimbangi sarpras yang ada," ujar V Wiwin Widarini, Anggota Fraksi PDIP saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna, Selasa (30/6).
Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga harus ditingkatkan secara maksimal. Ia juga meminta kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan pajak retribusi daerah.
"Kami juga mendukung pansus asset untuk menginventarisir segala macam asset milik pemerintah Kota Depok," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma'il mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap belum terealisasinya beberapa kegiatan di Pemkot Depok.
"Kami evaluasi apa sebab-sebabnya sehingga belum terealisasi, sehingga di tahun 2015 ini bisa terealisasi dengan efektif. Jadi, kami evaluasi dulu pengalaman mereka," tanggapnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan hal tersebut terjadi akibat kurang optimalnya proses perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan yang kurang memperhitungkan terjadinya kegagalan dalam proses pelelangan. Tak hanya itu, keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan oleh pihak penyedia barang atau jasa, dan transfer anggaran dari bantuan keuangan pemerintah provinsi dilakukan di akhir tahun, sehingga untuk sebagian kegiatan pembayarannya baru dilaksanakan pada tahun 2015.
Namun begitu, Nur Mahmudi menyambut baik dan mengucapkan terimakasih atas pandangan dan masukan yang disampaikan dari masing-masing fraksi. Hal itu dikatakannya tak lain untuk kemajuan Kota Depok agar lebih baik lagi.
Pernyataan tersebut diungkapkan Nur Mahmudi saat memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna masa sidang III tahun sidang 2014-2015, yang mengagendakan Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Depok Tahun 2014.(rt)
0 Comments