Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok mulai merancang program kerja. Salah satu dari program kerja itu yakni menyiapkan satu orang Panitia Pengawas Lapangan (PPL).
“Selain PPL di kelurahan, kami juga menyiapkan satu orang pengawas di masing-masing TPS. Itu telah diatur dalam undang-undang, nantinya akan disesuaikan dengan jumlah TPS di Depok,” ujar Ardiansyah, Ketua Panwaslu Kota Depok, kemarin.
Ia menambahkan, dengan adanya tambahan pengawas di masing-masing TPS dirasa cukup membantu kinerja dari Panwaslu. Pasalnya, dalam beberapa kali pemilihan umum, jumlah pengawas hanya satu orang di setiap kelurahan.
Tak heran, jika anggaran Panwaslu dari sebelumnya yang diajukan sebesar Rp 3 milyar kini naik menjadi Rp 8 milyar. Seyogyanya, anggaran itu pun kini masih dalam pembahasan.
“Anggaran Rp 8 milyar itu sampai pilkada selesai. Anggaran terbesar yakni untuk honor petugas lapangan dan pengawas TPS. Terlebih saat ini satu TPS harus ada satu pengawas,” paparnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa jumlah pengawas kecamatan (Panwascam) sesuai undang-undang telah ditetapkan tiga orang. Sedangkan untuk PPL jumlahnya satu orang per kelurahan.
“Nantinya petugas TPS membantu dan berkoordinasi dengan PPL di kelurahan. Kami yakin tingkat kepengawasan pemilu nantinya akan lebih maksimal dengan adanya pengawas di setiap TPS,” jelasnya.
Selain itu, saat ini pihaknya juga tengah merancang pengajuan kepala sekretariat. Pasalnya, pihaknya membutuhkan hal tersebut untuk diajukan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
Saat ini pihaknya pun belum berani untuk mengambil atau mengontrak kantor dikarenakan anggarannya yang belum cair. Selama ini, pihaknya melakukan koordinasi dan komunikasi yang dilakukan di rumah-rumah para anggota Panwaslu.(rt)
0 Comments