Walikota Minta Musrenbang Jangan Sekedar Ritual Tahunan

Cimanggis | Depok Terkini

Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail meminta agar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Depok jangan sekedar studi teknokratis dan analitis sebagai ritual tahunan saja. Namun harus berkomitmen dan kenali tujuan musrenbang sehingga benar-benar bisa mewakili dan menyerap suara masyarakat dari tingkat kelurahan.

”Musrenbang harus bisa melahirkan RKPD yang lebih aspiratif, partisipatif, serta berpegang teguh pada koridor paying hokum,”tegas Nur Mahmudi usai membuka secara resmi.Musrenbang yang dimotori Bappeda Kota Depok, di Graha Insan Cita, Depok, kemarin.

Pemimpin Kota Belimbing itu mengatakan, jadikan arahan dan masukan sebagai pelengkap isi dan point sehingga dapat melahirkan RKPD yang representative. Ia mengatakan bonus demografi yang terjadi di Depok berupa peningkatan jumlah penduduk tidak hanya karena kelahiran tetapi juga migrasi.

” Alhamdulillah karena karena kekompakan, kesungguhan, swadaya, serta koordinasi, Kota Depok berhasil menyelesaikan problema yang ada dan meraih berbagai prestasi.”ungkapnya’

Nur Mahmudi berharap Musrenbang ini menjadi sarana evaluasi aneka kekurangan sehingga bisa menyempurnakan segera apa yang belum terselesaikan. “Semoga RKPD 2016 bisa menyelesaikan apa saja yang tertera dalam RPJMD 2011-2016, dan menyempurnakan problema tahun 2014. Selamat Musrenbang, semoga menghasilkan sesuatu yang positif dan sesuai dengan tema yang diusung,” harap Nur Mahmudi. 

Sementara itu, Kepala Bappeda Kta Depok, Hardiono mengatakan, Musrenbang RKPD ini merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk menyelaraskan, mengklarifikasi, mempertajam, dan menyepakati prioritas pembangunan dan program/kegiatan daerah, yang diusulkan melalui Musrenbang RKPD di Kelurahan, Kecamatan, dan forum organisasi perangkat daerah. Hasil kesepakatan Musrenbang ini menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016. 

“Semoga terjadi proses diskusi dan tukar pikiran sehingga terjadi penyelarasan dalam RKPD,” harap Hardiono.