Beji | Depok Terkini
Direktorat
Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (DRPM UI) kembali
menggelar Seminar dan Diskusi Nasional dengan tema “Kebijakan dan Langkah
Strategis
dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.” di Balai Tirta UI kampus Depok, Senin (30/3).
Adapun output dari setiap Seminar dan Diskusi Nasional akan mengeluarkan sebuah buku putih yang mencatat hasil diskusi yang diharapkan dapat dijadikan acuan di dalam menetapkan kebijakan dan langkah strategis.
Hadir sebagai pembicara pada seminar tersebut adalah Sudirman Said, S.E., Ak., M.B.A.(Menteri ESDM RI) ; Prof. Dr. H. Rizal Djalil (BPK RI), Prof. Dr. Anwar Nasution (Akademisi FEB UI) ; Dr.-Ing. Eko Adhi
Setiawan (Direktur TREC FTUI) dan dimoderatori oleh Effendi Ghazali, Ph.D., MPS IDPenyelenggaraan
dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.” di Balai Tirta UI kampus Depok, Senin (30/3).
Adapun output dari setiap Seminar dan Diskusi Nasional akan mengeluarkan sebuah buku putih yang mencatat hasil diskusi yang diharapkan dapat dijadikan acuan di dalam menetapkan kebijakan dan langkah strategis.
Hadir sebagai pembicara pada seminar tersebut adalah Sudirman Said, S.E., Ak., M.B.A.(Menteri ESDM RI) ; Prof. Dr. H. Rizal Djalil (BPK RI), Prof. Dr. Anwar Nasution (Akademisi FEB UI) ; Dr.-Ing. Eko Adhi
Setiawan (Direktur TREC FTUI) dan dimoderatori oleh Effendi Ghazali, Ph.D., MPS IDPenyelenggaraan
Menurut Rifelly
Dewi Astuti, SE, MM, selaku Kepala Kantor Humas dan KIP UI. Seminar dilatarbelakangi
atas krisis listrik yang terjadi beberapa tahun terakhir. Salah satu
penyebabnya adalah disparitas antara kebutuhan masyarakat dengan
kemampuan Pemerintah di dalam menyediakan listrik. Sejumlah daerah yang
merasakan krisis listrik berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan
wilayah Sulmapa (Sulawesi,
Maluku dan Papua).
Maluku dan Papua).
Salah satu
contoh disparitas tersebut adalah pertumbuhan penjualan tenaga listrik di
Sumatera sebesar 9,4% per tahun namun tidak dibarengi dengan kapasitas
pembangkit dimana hanya mencapai
angka pertumbuhan rata-rata sebesar 5,2% per tahun. Demikian pula di Kalimantan, pertumbuhan penjualan listrik mencapai rata-rata 10,5% per tahun sedangkan pertumbuhan kapasitas pembangkit rata-rata hanya 1% per tahun.
angka pertumbuhan rata-rata sebesar 5,2% per tahun. Demikian pula di Kalimantan, pertumbuhan penjualan listrik mencapai rata-rata 10,5% per tahun sedangkan pertumbuhan kapasitas pembangkit rata-rata hanya 1% per tahun.
Namun
Pemerintah bukannya tinggal diam melainkan telah berusaha memberikan
pelayanan listrik kepada seluruh rumah tangga. Hal tersebut dapat dilihat
dari data rasio elektrifikasi yang menunjukkan peningkatan selama 5 tahun
terakhir (2014-2009).”walaupun rasio tersebut belum menyentuh presentase
90% yang dapat diartikan bahwa masih ada 10% dari total jumlah rumah
tangga di Indonesia yang belum teraliri listrik,”ujar Dewi.
Dikatakannya, usaha pemerintah di dalam mengatasi krisis listrik tersebut mengalami sejumlah kendala diantaranya pembangunan infrastuktur ketenagalistrikan. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan realisasi pembayaran senilai Rp5,949 triliun
tidak dapat diselesaikan dan terhenti karena Ijin Multi Year atas proyek-proyek tersebut telah habis. Beberapa masalah signifikan yang mengakibatkan tidak dapat diselesaikannya proyek-proyek tersebut adalah kendala dalam pembebasan lahan, perizinan, dan permasalahan teknis kontraktor.
Lebih lanjut, kata Dewi, kendala lain yang dihadapi adalah pemenuhan kebutuhan listrik masih didominasi oleh peran PT PLN (Persero) maupun Pemerintah (Pusat) dimana keterlibatan swasta maupun Pemerintah Daerah dirasakan
masih sangat kurang. Kebijakan pengembangan usaha ketenagalistrikan dengan hanya mengandalkan Pemerintah Pusat melalui dana APBN dan juga PT PLN tentunya kurang kondusif dalam upaya mempercepat pemenuhan kekurangan pasokan tenaga listrik.
Dewi menambahkan diharapkan seminar ini mampu mempertemukan dan mensinergikan pemikiran, ide, dan usulan dalam rangka perbaikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sehingga rencana Pemerintah dalam pembangunan pembangkit 35.000 MW dapat terlaksana.
Direktur
DRPM UI Mohammed Ali Berawi, M.Eng.Sc.,PhD menyampaikan “Kegiatan iniDikatakannya, usaha pemerintah di dalam mengatasi krisis listrik tersebut mengalami sejumlah kendala diantaranya pembangunan infrastuktur ketenagalistrikan. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan realisasi pembayaran senilai Rp5,949 triliun
tidak dapat diselesaikan dan terhenti karena Ijin Multi Year atas proyek-proyek tersebut telah habis. Beberapa masalah signifikan yang mengakibatkan tidak dapat diselesaikannya proyek-proyek tersebut adalah kendala dalam pembebasan lahan, perizinan, dan permasalahan teknis kontraktor.
Lebih lanjut, kata Dewi, kendala lain yang dihadapi adalah pemenuhan kebutuhan listrik masih didominasi oleh peran PT PLN (Persero) maupun Pemerintah (Pusat) dimana keterlibatan swasta maupun Pemerintah Daerah dirasakan
masih sangat kurang. Kebijakan pengembangan usaha ketenagalistrikan dengan hanya mengandalkan Pemerintah Pusat melalui dana APBN dan juga PT PLN tentunya kurang kondusif dalam upaya mempercepat pemenuhan kekurangan pasokan tenaga listrik.
Dewi menambahkan diharapkan seminar ini mampu mempertemukan dan mensinergikan pemikiran, ide, dan usulan dalam rangka perbaikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sehingga rencana Pemerintah dalam pembangunan pembangkit 35.000 MW dapat terlaksana.
diharapkan dapat menjadi sebuah forum konstruktif di dalam membahas peran serta dan kontribusi yang dapat diberikan oleh seluruh pihak yang terkait. Universitas memiliki peran sentral di dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul pada bidang-bidang spesifik. Dengan demikian UI mampu menghasilkan para peneliti yang dapat menciptakan konsep dan strategi jangka panjang dalam rangka percepatan pembangunan negara yang didasarkan pada riset bermutu serta sinergi yang kuat antara birokrat, pelaku industri serta masyarakat profesi.”
