Cipayung | Depok Terkini
Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad meninjau langsung rencana kegiatan program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di wilayah RW 07, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Depok, Rabu (4/2)
Usai meninjau salah satu rumah tidak layak huni, millik Timin di RT01/RW07, dan lokasi pembangunan Posyandu, Idris menilai lokasi program P2WKSS tahun 2015 ini lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut dia. Dinili berat karena lokasi berdekatan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah itu sangat terkait dengan pemberdayaan TPA.
”Secara psikologis relatif lebih berat, karena kita belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di TPA itu sendiri,”ujar Idris
Idris mengatakan, dalam pelaksanaannya nanti, harus dilakukan pendekatan kepada warga. Sisi beratnya, kata Idris harus bisa menyediakan sarana air bersih dan sehat untuk diminum . Karena selama ini air tanah yang ada tidak bisa diminum dan warga terpaksa membeli diluar.”Harus dilakukan pengeboran untuk mendapatkan air yang bersih. Ini yang dikatakan berat,”terangnya.
Disisi lain, lanjut Idris, banyak warga terkena penyakit saluran pernapasan atau ispa yang ditimbulkan dari kondisi lokasi yang berdekatan dengan TPA. “Disisi lainnya seperti pendidikan, pembangunan infrastruktur dan lainnya itu cukup kuat.,”tuturnya.
Idris menambahkan, anggaran untuk program ini juga dinilai cukup berat, namun semuanya telah diarahkan dalam anggaran musrenbang ditingkat Kota, baik pembangunan fisik maupun non fisik,”Pembangunan drainase dan jalan lingkungan dari Bimasda senla Rp.700 juta sudah kita arahkan kelokasi ini. Sebelumnya juga sudah dilakukan perbaikan jalan lingkungan disini,”ungkapnya.
Idris memperkirakan anggaran program P2WKSS di lokasi ini bisa menghabiskan sektar kurang dari Rp.2 mlyar. Diantaranya rehabilitasi RTLH sebanyak 21 unit, pembangunan drainase dan jalan lingkungan, pembangunan posyandu, air bersih, dan berbagai sosialisasi.”Harus ada tambahan dana dari masyarakat dalam bentuk swadaya.. Tahun ini kita tidak lagi mendapat bantuan dari provinsi Jawa Barat ,”tandasnya.
Hadir dalam peninjauan tersebut beberapa dinas terkait, diantaranya BPMK, Disnakersos, Distankan, Damkar, Kabag Sosial, Distarkim, Bimasda, DKP, Dishub, Camat Cipayung dan para Lurah.
