Kota Kembang | Depok Terkini
Sebelas kepala
unit Pelaksana teknis (UPT) Pendidikan Kota Depok, kemarin dipanggil Komisi D
DPRD Depok. Pemanggilan kepala UPT itu berkaitan dengan persoalan distribusi
seragam sekolah dasar.
“Sengaja kami
panggil untuk meminta masukan sudah sejauh mana distribusi seragam kepada
siswa, karena ini sudah cukup lama. Informasi yang mereka sampaikan kalau
seragam sudah diterima 100 persen,” ujar Lahmudin Abdullah, Ketua Komisi D DPRD
Kota Depok, kemarin.
Namun begitu,
lanjutnya, dalam pendistribusian tersebut ternyata ada sedikit masalah. Ada yang sudah kebagian
dan ada pula yang belum menerima seragam itu. Tak hanya itu, Lahmudin juga
menjelaskan adanya perbedaan ukuran dikarenakan pengukurannya sudah dilakukan
sejak dua tahun lalu.
Politisi Partai
Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, dahulu pengadaan seragam sempat
mengalami gagal lelang. Yang saat ini didistribusikan adalah seragam yang
dilakukan pengerjaannya dalam waktu tidak begitu lama.
“Mereka harus
membuat 125 ribu seragam. Kami tetap apresiasi kepada mereka walaupun
terlambat. Namun begitu, distribusinya harus terus dipantau agar seluruh siswa
dapat menerima,” paparnya.
Sementara itu,
Anggota Komisi D DPRD Depok, Rudi Kurniawan menambahkan, seragam bukannya belum
dikirim akan tetapi menunggu agar ukurannya cocok dengan tubuh siswa.
“Sebenarnya
tidak ada yang telat, dari 11 UPT hampir semua seragam sudah dikirim. Sudah ada
yang dikirim ke sekolah, namun sekolah belum mendistribusikannya, itu menunggu
perintah dari UPT, sepatu juga diberikan,” tandas politisi PDIP itu.
Menanggapi hal
tersebut, Koordinator UPT Pendidikan Kota Depok, Djunaedi Chandra mengatakan,
distribusi seragam sekolah untuk siswa sekolah dasar sudah mencapai 95 persen.
“Kekurangan
sebetulnya terjadi karena perubahan murid karena program ini diusulkan sejak
2013 yang saat ini sudah di SMP. Lalu masuklah data siswa di bulan Juli lalu
dan disitulah terjadi ketidak sinkronan data,” ungkapnya.(rt)