Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, baik pemerintah daerah hingga pusat. Perwujudan pemerintahan yang bersih didasari pengelolaan program kerja dan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail menekankan Pemerintah Kota Depok terus berupaya meningkatkan standar kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Depok.
"Kita sudah berada di penghujung akhir tahun 2014. Berbagai tahapan tugas akhir harus diselesaikan secara maksimal. Pelaksanaan kinerja tidak boleh menyalahi aturan perundang-undangan. Apalagi kinerja kualitas keuangan harus memenuhi standar kualitas terbaik," kata Nur Mahmudi dalam sambutan peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia di Aula Kantor Balaikota Depok, Jawa Barat, Selasa (9/12).
Kepala Inspektorat Daerah Kota Depok Farrah Mulyati mengemukakan salah satu upaya perwujudan pemerintahan yang bersih melalui zona integrasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Dalam zona tersebut, unit-unit kerja akan diseleksi dan dibina. Berbagai unit kerja yang terpilih diharapkan menularkan sekaligus memberikan inspirasi WBK ke unit kerja lainnya.
Upaya membangun integritas tidak mudah. Persoalan krusial antara eksekutif dan legislatif di lingkup kebijakan terjadi persinggungan yang kerap terjadi.
"Legislatif berpacu pada kecepatan waktu dalam proses, sedangkan eksekutif menjamin kebijakan apa saja yang dipakai dan dilaksanakan. Jika legislatif mengalami keterlambatan, maka proses yang terjadi di eksekutif akan terganggu," tegas Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Doddy Setiadi.
Doddy menambahkan langkah BPKP menyasar pengawasan terhadap seluruh aparat (PNS) dalam kinerja. Integritas yang dibangun ikut dipengaruhi keteladanan seorang pemimpin. Pimpinan memengaruhi lingkungan kerja yang berdampak positif kinerja para jajarannya.
Kunci keberhasilan pelaksanaan SPIP dan zona integritas WBK terletak pada kebersamaan dan kesadaran. Doddy berharap adanya dua poin utama tersebut memberikan upaya peningkatan terhadap kinerja jajaran PNS di Kota Depok, khususnya di lingkup Pemkot Depok.
Keterangan foto: Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Doddy Setiadi sedang menyampaikan materi dalam peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia di Aula Balaikota Depok, Jawa Barat, Selasa (9/12).
