Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Depok menolak uang reses. Alasannya selain jumlahnya terlalu kecil, secara administrasi mengurus dana tersebut juga cukup rumit."Kendati kami menolak dana reses yang berasal dari pemerintah, tetapi seluruh anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrat tetap akan melakukan reses dengan biaya pribadi," ungkap Ketua Fraks Partai Demokrat DPRD Kota Depok, Edy Sitorus, menjawab pertanyaan wartawan di ruang kerjanya, Senin (22/12) kemarin.
Secara rinci Edy mengatakan, reses baru dimulai hari Selasa ( 23/12) selama 3 hari berturut-turut. Dana yang bisa diterima oleh setiap anggota dewan sebesar Rp 150 ribu per hari. "Mana cukup dana sebesar itu, untuk beli rokok dan kopi saja kurang. Karena kita berhadap dengan masyarakat banyak," katanya.
Karena itu daripada anggoata dewan mengambil jatah dana reses, lerbih baik menggunakan dana pribadi. Masalah reses, lanjut Edy tidak bisa ditawar-tawar lagi. "Masalah ini menjadi kewajiban dewan. Sekarang tinggal bagaimana caranya reses tetap berjalan dengan baik, dan setiap anggota dewan tidak mengalami kesulitan dana," ungkap Edy.
Masih kata Edy, DPRD di daerah diperlakukan tidak sama dengan DPR pusat."Kalau DPR pusat dana reses hingga mencapai Rp 150 juta yang diterima para anggota dewan setiap tiga bulan sekali
