Plt Gubernur Banten sempat geleng-geleng kepala ketika melihat kantor Samsat Balaraja yang dinilai tidak layak digunakan sebagai kantor pelayanan. Selain ruang kerja dan pelayanan sempit. juga sangat minim fasilitas yang disediakan oleh pihak UP DDPKD Samsat Balaraja. H Rano Karno menjanjikan akan mendorong intansi terkait agar secepatnya menyerahkan gedung Samsat Balaraja berlantai III di Desa Tobat, Balaraja untuk dipergunakan.
“Dengan kantor yang sederhana ini bisa melayani masyarakat yang tersebar di 29 Kecamatan itu luar biasa, apalagi bila sudah menempati gedung baru tentunya pelayanan bisa lebih bagus lagi,” kata Plt Gubernur Banten.
Sementara itu, Kanit STNK Samsat Balaraja, AKP Andry Agustiano SIK didampingi Pamin STNK, Iptu Rudy Supriyadi SH mengatakan, meski sarana terbatas tetap memberikan pelayanan maximal dengan mengutamakan zero complain.
Dijelaskan, sudah mengajukan kepada pihak UPT DPPKD Samsat Balaraja agar gedung berlantai III bisa digunakan, namun belum juga terealisasi.“Saat ini masih menempati gedung yang disewa dengan fasilitas serba terbatas memang agak sedikit menganggu untuk melakukan berbagai inovasi,”ujarnya.
Sekedar catatan, pembangunan gedung Samsat Balaraja di Desa Tobat Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang dimulai pada 2013 lalu dibiayai APBD sebesar Rp6 miliyar lebih digarap oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten. Dana yang digelontorkan untukp pembangunan tahap pertama sebesar Rp4 milyar dan ke dua Rp 2,917.499 milyar . Nomor kontrak pembangunan tahap ke dua , 640/SPK 04/P2BG&L/DSP/2013 mulai dikerjakan Juni 2013 (180 hari) oleh PT Sukalimas Mekatama Raya (pelaksana), dan konsultan pengawas,PT Javatama Konsulindo , dengan total biaya Rp2.917.499 miliyar. (sul).
