“Kebijakan ini akan menyengsarakan rakyat. Berdasarkan, hasil Sensus Ekonomi Nasional (2010) menunjukkan pengguna BBM yang berasal dari rakyat kelas bawah dan miskin sebesar 65 persen. Sementara itu, pengguna kendaraan roda dua dari kelas menengah ke bawah sebesar 82 persen. Tentunya, penghematan tidaklah sebanding dengan penderitaan rakyat,” jelas Ismail saat demo berlangsung.
Ismail menekankan kenaikan harga BBM termasuk kebijakan khianat. Hal tersebut dinilai menyukseskan liberalisasi sektor hilir dari sektor niaga dan distribusi usai liberalisasi sektor hulu—eksplorasi dan eksploitasi—sempurna dilakukan. Rakyat sebagai pemilik sumber daya alam akan sengsara. Liberalisasi dinilai hanya ditujukan demi memenuhi pihak asing
Birokrat Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia Nur Hidayat ikut menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM. Ia mengemukakan kenaikan harga BBM yang diiringi penggelontoran subsidi kurang tepat dilakukan.
“Subsidi BBM mesti dikurangi karena pihak-pihak yang memeroleh keuntungan itu tidak lain dinikmati oleh orang kapitalis dalam negeri maupun luar negeri. Arus modal asing juga berbagai sektor hilir yang masuk justru membuka peluang penggelontoran investor ke Indonesia. Subsidi BBM akan jalan terus,” ujar Nur Hidayat saat menyuarakan aksi penolakan kenaikan harga BBM.
