Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Titik Nurhayati membenarkan, proyeksi kebutuhan dana penyelenggaraan Pilkada Walikota Depok bakal mencapai Rp 48,7 milyar, atau mengalami penambahan dari usulan sebelumnya hanya sebesar Rp 46 milyar.
Usulan proyeksi anggaran sebesar Rp48,7 milyar, menurut dia, untuk kegiatan Pilkada Walikota Depok dua kali putaran.Untuk putaran pertama, lanjutnya, diproyeksikan sebesar Rp33 milyar.“bertambahnya kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada Walikota Depok salah satunya karena terjadi inflasi setiap tahun, khususnya pada harga-harga kebutuhan logistik Pilkada seperti surat suara dan kegiatan operasional lainnya,” kata Titik.
Mengenai proyeksi anggaran penyelenggaraan sebesar itu sudah final atau akan terjadi perubahan, Titik belum bisa memastikan, karena kemungkinan saja proyeksi kebutuhan anggaran bisa saja berubah sesuai situasi dan kondisi.
Sebab pada usulan anggaran sebelumnya hanya Rp46 milyar, katanya, tapi kemudian mengalami perubahan, sehingga lembaganya diminta membuat usulan baru, yakni sebesar Rp 48,7 milyar.”Kami juga belum tahu apakah sudah final atau belum, karena melihat situasi dan kondisi kebutuhan nantinya,” ujarnya.
Posting anggaran penyelenggaraan Pilkada Walikota Depok, menurut dia, disusun dan diusulkan berdasarkan harga satuan yang sudah ditetapkan oleh Pemkot Depok.”Artinya, KPU mengusulkan nilai rupiahnya dengan berpedoman pada harga satuan barang yang sudah ditetapkan oleh Pemkot Depok,” ucapnya.
Mengenai kapan Pilkada Walikota Depok akan dimulai tahapannya, Titik belum berani berkomentar karena masih menunggu keputusan dari KPU Pusat di Jakarta.”Dengan adanya undang-undang dan peraturan baru, mohon maaf saya belum berani berkomentar karena kuatir akan keliru, sehingga menimbulkan polemic,” tegasnya. (jay)
