Surabaya, Depokterkini.com
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menghadiri Pelantikan DPD LPM Provinsi Jawa Timur masa bakti 2022-2027, Jumat (7/10/2022), di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi dan sinergi antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Provinsi dalam menyamakan presepsi untuk pembangunan dan pengembangan Desa.
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Menyampaikan perlunya kolaborasi dengan DPC DPD dan DPP serta berbagai komponen untuk memastikan peran dan fungsi LPM di Desa berjalan sesuai dengan koridor, terutama pada beberapa aspek yaitu:
1. Memperkuat sinergi antara LPM RI dan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam memastikan terwadahinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan di Desa, sehingga menciptakan pembangunan yang adil dan merata dan dapat dirasakan masyarakat terutama dalam menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di Desa dalam menghadapi situasi-situasi strategis nasional.
2. DPD LPM RI perlu bersinergi dengan Pemerintah Daerah khusunya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Pemerintah Desa, dan LPM di Desa untuk memastikan terciptanya rasa keadilan masyarakat dalam beraspirasi pembangunan di Desa, sehingga tercipta pembangunan yang adil dan merata.
3. Menjalankan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan DPP LPM Nomor 119/4143/SJ tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Antara Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terutama dalam aspek penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LPM Desa sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa.
4). Untuk memastikan setiap LPM di Desa telah ditata melalui adanya Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sehingga setiap LKD termasuk LPM memiliki payung hukum yang kuat di Desa.
Ketua Umum DPP LPM, Ahmad Dolly Kurnia Tanjung menyampaikan historitas dan eksistensi LPM didesa berorientasi program di tingkat desa yang memerlukan koordinasi dari desa hingga pemerintah pusat.
Dolly berharap LPM tidak disibukkan dengan program ditingkat pusat dan kurang memperhatikan desa sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia. LPM harus menjadi Fasilitator program program pemerintah, melalui LPM yg Aspiratif agar tercipta percepatan pembangunan di desa.
Dolly juga menyampaikan beberapa MoU dengan kementerian dan lembaga seperti dengan Ditjen Bina pemdes Kemendagri dalam hal peningkatan kapasitas aparatur desa dan dengan Kejaksaan RI agar masyarakat mampu memahami hukum dalam melaksanakan tugas.
Dengan dilantiknya DPD LPM Provinsi Jatim memiliki
misi mensukseskan program pemerintah hingga ke desa diharapkan dapat bersinergi dengan seluruh elemen pemerintah dalam mempercepat dan mensukseskan pelaksanaan program pemerintah yg bermanfaat bagi masyarakat desa.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan progres perubahan desa tertinggal dimana Jawa timur pada tahun 2022 sudah tidak memiliki desa sangat tertinggal.
Dikatakan juga Desa mandiri di Jawa timur paling tinggi 1.490 Desa.
Khofifah menyampaikan Penurunan tingkat kemiskinan ekstrim dan angka Jawa timur turun paling signifikan se Indoensia yaitu 391,4 perseb disusul Jawa tengah 278, 3 persen, Jawa barat 124,4 persen, Lampung 61,5 persen,
Sumatera Utara 75,5 persen,
sumatera selatan 69,1 persen,
Banten 52,2 persen
DIY 51,7 persen
NTT 37,7 persen dan
NTB 35,5 persen.
LPM harus mampu berperan dalam percepatan pelaksanaan program di Desa agar menghasilkan prestasi prestasi terbaik untuk desa desa di Jawa timur kedepannya.
Dengan Anggaran pendidikan yang besar memiliki signifikansi perolehan olimpiade sains nasional (OSN) 15 emas, 20 perak dan 35 perunggu dan pesertanya merupakan anak desa yang berprestasi diharapkan Pengurus LPM dapat menjadi Fasilitator dalam memberikan inovasi pola pola pendidikan didesa untuk meningkatkan kualitas SDM Desa.(wan)
0 Comments