Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kota Depok Atar Susanto mengaku kewalahan dengan lonjakan permintaan gas melon. Pasalnya, naiknya jumlah pendatang dari luar Depok dan munculnya pelaku usaha mikro yang tak terdata Pemerintah Kota
Depok. Padahal,sudah ada pasokan tambahan untuk gas bersubsidi tersebut.
"Mobilitas penduduk terus bertambah dan tak terbendung. Pelaku usaha mikro dan musiman banyak bermunculan. Seperti pedagang ketoprak, nasi uduk, bubur ayam yang beroperasi di malam hari. Belum lagi, sekarang mau dekati puasa dan lebaran, pembuatan kue dan jajanan juga ada. Mereka ini kan tidak laporan mau menggunakan gas melon, jadi tidak terdata,"ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut bisa diantisipasi dengan pendataan pendatang mulai dari tingkat RT/RW dan Kelurahan. Sehingga, jumlah pendatang dari luar Depok minimal bisa terdata. Biasanya, wilayah
urban atau padat penduduk sering kali kekurangan pasokan gas. Ia mencontohkan, Kecamatan Beji dan Pancoran Mas yang banyak kontrakan.
"Yang di data itu penduduk asli Depok. Kalau pendatang dari luar itu tidak terdata, padahal mereka makan dan tidur di Depok,"jelasnya.
Dikatakannya tahun 2014 dalam satu bulan pihaknya mendapatkan pasokan tabung gas sebanyak 1.425.000 tabung. Kemudian pada 29 Juni 2015 mendapat tambahan 200 ribu tabung dan pada tahun 2015 juga dapat tambahan 109 ribu tabung dibagi 12. Menurutnya tambahan tersebut berasal dari pusat. Meski begitu, lanjutnya, kebutuhan penggunaan gas masih belum bisa diketahui secara pasti.
Apalagi, katanya, dalam UU tidak menetapkan sanksi bagi penyalahgunaan penggunaan gas bersubsidi tersebut. Dalam Permen penggunaan gas melon hanya diperuntukan bagi rumah tangga dan usaha mikro. "Harapannya agar pengguna gas terdata secara valid dan akurat. Hal itu bisa dilakukan oleh Pemkot Depok melalui Disperindag, Koperasi dan UKM. Dengan begitu, pihak Pertamina tentunya bisa memberikan secara jelas kebutuhan gas di Depok,"harapnya.(huma)
0 Comments